Pembicaraan tentang hukum dan
politik tidak akan pernah alpa semenjak kehadirannya. Merekalah secara sadar
menyedot perhatian publik. Sementara itu, ada banyak hal yang perlu dipikirkan,
diperbaiki, dan diselesaikan terlepas hukum dan politik. Sebutlah pendidikan di
Indonesia.
Ketua STKIP PGRI Ponorogo sepakat membudayakan literasi untuk semua kalangan pendidikan. Mulai dari tenaga pendidik hingga pada pendidiknya. Budaya literasi tersebut dituangkan dalam sebuah program kampus ‘Sekolah Literasi Gratis’ yang telah dilaksanakan di tahun 2016-2017 lalu. Dan, di tahun ini terselenggara dengan konsep yang sama—menghadirkan para tokoh literasi yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Serta, muhibah literasi di sekolah-sekolah Ponorogo. Baca juga STKIP PGRI Ponorogo gelar Anugerah Ronggowarsito berhadiah 100 juta.
Semangat membangun budaya literasi
ini utamanya melibatkan dunia pendidikan secara tidak langsung. Hal itu
berkaitan dengan program 15 menit membaca buku sebelum memulai pelajaran.
Mengapa budaya literasi ini penting? Mungkinkah literasi mampu mengubah
Indonesia semakin berkualitas masyarakatnya?
Riak kehidupan yang mencekam tanah
air minggu-minggu ini, hari-hari ini merupakan salah satu dampak dari kurangnya
memaknai literasi sebagai pedoman hidup. Seseorang yang melek literasi,
tentunya memahami betul hal ini. Karena, menurut Suwardi Endraswara, literasi
adalah melek kahanan.
Menikmati sederet kasus di
Indonesia, baik yang dikabarkan melalui televisi maupun koran membuktikan bahwa
masyarakat Indonesia rendah literasi. Tsunami setahun dua kali di Sulawesi,
contohnya. Bagaimana perhatian BMKG terhadap peringatan dini bencana, hingga
pada bencana menelan banyak korban. Begitupula kasus korupsi. Bukannya surut,
tapi semakin merajalela. Tidak saja pejabat, hingga lapisan terbawah tingkat
desa.
Dua kasus di atas membuka mata
pandang kita bahwasannya kesadaran untuk melihat dan mengamati kahanan (kondisi) tanah air teramat
rendah. Di sebelah kiri, banyak orang meninggal karena kelaparan. Anak-anak
tidak mampu sekolah karena biaya mahal. Banyak pula, orang tidur di jalan
karena tidak miliki tempat tinggal.
Di sebelah kanan, banyak orang bereuforia
akan kekayaan, jabatan, dan status. Orang-orang suka membuang makanan. Orang
miliki rumah, kendaraan tidak hanya satu, hingga bertempat tinggal di gedung
mewah berbintang. Beberapa kahanan di
atas adalah sebagian gambaran dari masyarakat tanah air. Karena inilah
pentingnya literasi kemanusiaan diingatkan kembali. Sehingga, orang-orang yang
berniat menggelapkan uang misalnya, berpikir jernih menengok kehidupan saudara
di bawahnya.
Di sisi lain, polemik mahasiswa
menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan salah satu tindakan akan
keresahan masyarakat terhadap sesuatu baru, yang akan dijadikan sebagai acuan
aturan di Indonesia. Banyak pasal yang tidak logis, berlebihan, dan merugikan
pihak tertentu, sehingga masyarakat Indonesia--mahasiswa meminta untuk merevisi
undang-undang.
Penolakan mahasiswa tersebut
menandakan adanya giat literasi untuk kembali mengingatkan, sekaligus
menyadarkan lembaga negara bahwa korupsi, misalnya bukanlah masalah biasa.
Tersebab, korupsi di kantor-kantor pemerintahan dapat mengakibatkan penyakit
kemiskinan di Indonesia tak kunjung sembuh.
Dalam dunia pendidikan,
masalah-masalah yang terjadi dapat dipecahkan tanpa merugikan pihak manapun. Kita
patut berkaca pada negara lain, literasi bidang pendidikan begitu
diagung-agungkan. Inilah yang membedakan masyarakat Indonesia dengan negara
tetangga. Sebut saja, Vietnam.
Negara ini pernah mengalami konflik
perang saudara berkepanjangan, dan saat ini sudah lebih dulu menyadari
pentingnya mereformasi dunia pendidikan melalui membaca—bagian dari literasi.
Melalui metode gerakan masyarakat mengumpulkan donasi buku, kemudian
menyebarkan melalui pendirian perpustakaan di seluruh pelosok negara.
Ini baru pendidikan literasi
sekolah, Vietnam di bidang literasi ekonomi juga tak kalah unggul. Dalam enam
bulan pertama 2019, Penanaman Modal Asing (FDI) mencapai US$18,47 miliar dan
Produk Domestik Bruto (PDB) mereka tumbuh 6,76% (Alinea, 1/8/2019). Hal itu karena kelompok elit yang bertanggung
jawab di bidang ekonomi memiliki sikap agresif.
Tentu ini dapat dijadikan teladan di Indonesia. Kesadaran berliterasi dalam segala bidang guna membangun negara maju dan kompetitif. Sehingga, kasus-kasus perlahan menggelinding karena semua elemen bersadarkan literasi kemanusiaan dan kepentingan bersama. Dengan begitu, tidak lama lagi tanah air akan lebih baik. Tentunya lagi, korupsi harapnya segera hempas di tanah air tercinta ini. Semoga!
Penulis: Suci Ayu Latifah
Tim mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penggerak Sekolah Literasi Gratis STKIP PGRI Ponorogo.
Opini telah dipublikasi Duta Masyarakat Surabaya, edisi 10 Oktober 2019.
0 Comments:
Posting Komentar